ANALISIS IMPLEMENTASI STANDAR KEAMANAN PANGAN BAGI PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PT. GUJATI GROUP

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya krisis penarikan massal sediaan jamu sachet Batch 1 produksi PT. Gujati Group pada tahun 2024 akibat munculnya keluhan efek samping di masyarakat. Masalah utama yang dikaji adalah bagaimana implementasi standar keamanan produk ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta bentuk tanggung jawab hukum korporasi dalam memberikan perlindungan keamanan bagi konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis, serta metode komparatif historis untuk membandingkan kondisi lini masa krisis tahun 2024 dengan pemulihan tahun 2025/2026. Batasan pengamatan difokuskan pada rantai distribusi ritel luar pabrik di wilayah Surakarta dan Sukoharjo dengan mengumpulkan data melalui audit fisik label kemasan mandiri serta wawancara mendalam terhadap lima informan konsumen lama secara purposive sampling.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terjadi cacat informasi (instruction defect) karena teks peringatan efek samping dicetak sangat kecil dan tersembunyi, sehingga melanggar Pasal 4 huruf c UUPK. Kepatuhan standar keamanan baru terpenuhi pada rentang 2025/2026 berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 34 Tahun 2022 melalui kotak peringatan kontras hitam-putih dan instruksi minum sesudah makan. Bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha direalisasikan melalui penarikan total produk (product recall) serta ganti rugi dana (refund) di tingkat retail bawah yang sah memenuhi Teori Strict Liability (Pasal 19 UUPK). Ditinjau dari Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, penyelesaian krisis ini berhasil mendorong faktor masyarakat berupa lompatan kesadaran hukum konsumen bawah yang kini jauh lebih teliti mencermati label kemasan dan aktif memanfaatkan aplikasi BPOM Mobile.