Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Administrasi Kependudukan Pada DISDUKCAPIL Jakarta Pusat

EFEKTIVITAS PELINDUNGAN DATA PRIBADI PADA SISTEM
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PASCA PENGESAHAN UNDANGUNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 (STUDI KASUS: DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL JAKARTA PUSAT)
ABSTRAK
Zhulfa Bima Mahendra
240413076, bimazhulfa@gmail.com
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Peran Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil terhadap perlindungan data pribadi dalam sistem administrasi
kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat. (2)
Kekuatan dan kelemahan hukum terhadap perlindungan data pribadi dalam sistem
administrasi kpendudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat.
Metode penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris
berfokus pada realitas sosial, yaitu bagaimana hukum berlaku dan berfungsi dalam
praktik di tengah masyarakat. Data yang digunakan berupa data primer dari hasil
observasi dan wawancara di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Jakarta
Pusat dan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan: (1) Peran Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam
Sistem Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Jakarta Pusat, yaitu: menyimpan, merawat, menjaga kebenaran, melindungi
keamanan dan kerahasiaan data pribadi. Perlindungan data pribadi bersifat
administratif, yaitu melakukan pencatatan data pribadi, baik data pribadi bersifat
umum dan data pribadi bersifat khusus/spesifik. (2) Kekuatan hukum terhadap
perlindungan data pribadi dalam Sistem Administrasi Kependudukan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat yaitu Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan memiliki legalitas (kekuatan
hukum) untuk melindungi data pribadi. Kekuatan hukum undang-undang
Administrasi kependudukan antara lain: legalitas terpusat, memiliki jaminan hak
dasar dan berkewajiban menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi.
Kelemahan undang-undang Administrasi Kependudukan antara lain: belum
mengakomodir prinsip perlindungan data pribadi modern, definisi data pribadi
kurang terperindi, lemah dalam teknik dan keamanan, sangsi pidana tidak ada dan
terjadi kekaburan batasan tanggungjawab hukum saat terjadi kebocoran data pribadi.