Analisis Hukum terhadap tindak pidana pembobolan rekening bank : studi kasus kejahatan sumber di indonesia

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PERBANKAN TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI AKIBAT KEJAHATAN PHISING DI PLATFORM WHATSAPP
Perkembangan perbankan digital di Indonesia terus meningkat seiring dengan tingginya penetrasi internet dan smartphone. Meningkatnya transaksi elektronik menyebabkan volume data pribadi nasabah juga semakin besar dan rentan terhadap kejahatan siber. Salah satu modus yang marak terjadi adalah phishing melalui platform WhatsApp dengan cara mengirim pesan palsu mengatasnamakan bank untuk mencuri data pribadi dan OTP nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi nasabah perbankan terhadap kebocoran data pribadi akibat kejahatan phishing di WhatsApp. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah telah diatur dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang PDP, UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE, dan POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen. Namun implementasinya belum optimal karena lemahnya pengawasan, sulitnya pelacakan pelaku, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Bank juga belum sepenuhnya bertanggung jawab terhadap kerugian nasabah. Kesimpulannya diperlukan penguatan regulasi, peningkatan sistem keamanan bank, edukasi kepada nasabah, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku phishing.