ANALIS YURIDIS PERJANJIAN KERJA SAMA PENJUALAN ANTARA PRINSIPAL DAN DISTRIBUTOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS

ABSTRAK
Perjanjian kerja sama penjualan antara principal dan distributor merupakan tulang punggung distribusi barang dalam praktik bisnis modern, namun tidak diatur secara khusus sebagai perjanjian bernama dalam KUHPerdata, sehingga menimbulkan persoalan mengenai kepastian pengaturannya serta perlindungan hukum bagi para pihak apabila terjadi ketidakseimbangan klausul, wanprestasi, atau pemutusan perjanjian secara sepihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum perjanjian kerja sama penjualan antara principal dan distributor dalam perspektif hukum bisnis serta kesesuaiannya dengan asas-asas hukum perjanjian di Indonesia, dan untuk mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum serta penyelesaian sengketa bagi para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, perjanjian kerja sama penjualan berkedudukan sebagai perjanjian tidak bernama (innominaat) yang sah berdasarkan sistem terbuka Buku III KUHPerdata dan memperoleh pengaturan sektoral melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, dan Permendag Nomor 24 Tahun 2021, serta secara normatif sesuai dengan asas-asas hukum perjanjian meskipun kesesuaiannya bersifat formal karena ketimpangan posisi tawar para pihak. Kedua, perlindungan hukum tersedia secara preventif melalui kewajiban perjanjian tertulis, pendaftaran perikatan, dan perancangan kontrak yang seimbang, serta secara represif melalui gugatan wanprestasi, gugatan perbuatan melawan hukum atas pemutusan sepihak sesuai yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, dan pembatalan klausul yang bertentangan dengan hukum, dengan penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh melalui litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
Kata Kunci: perjanjian kerja sama penjualan; principal; distributor; perlindungan hukum; penyelesaian sengketa