Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Daycare sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Yogyakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengawasan daycare sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Yogjakarta. 2) konstruksi hukum yang ideal terhadap pengaturan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengawasan daycare guna mewujudkan kepastian hukum dan optimalisasi perlindungan anak di Yogjakarta. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan kasus (case approach). Jenis penelitian hukum yuridis normatif (normative legal research atau doctrinal legal research . Data yang digunakan data sekunder bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan karakter preskriptif, sesuai dengan sifat penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian kualitatif meneliti secara lebih mendalam terkait pemahaman mengenai gejala atau fenomena yang diangkat dalam permasalah penelitian ini. Proses analisis data pada penelitian ini terdapat beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengawasan daycare telah memiliki dasar hukum melalui berbagai peraturan perundang-undangan, namun pengaturannya masih bersifat umum dan belum mengatur secara khusus mekanisme pengawasan daycare. Ketiadaan pengaturan mengenai standar penyelenggaraan, perizinan, prosedur pengawasan, kompetensi pengasuh, koordinasi antarinstansi, serta mekanisme pengaduan menyebabkan kepastian hukum dan efektivitas pengawasan belum optimal. Konstruksi hukum yang ideal adalah pembentukan regulasi khusus mengenai penyelenggaraan dan pengawasan daycare, baik melalui perubahan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 maupun Peraturan Gubernur sebagai aturan pelaksana. Regulasi tersebut perlu mengatur kewenangan pemerintah daerah, standar pelayanan dan perlindungan anak, sistem pengawasan berbasis risiko, sertifikasi tenaga pengasuh, pengawasan digital, mekanisme pengaduan, koordinasi lintas sektor, serta sanksi administratif. Pengaturan ini diharapkan mampu mewujudkan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pengawasan, dan menjamin perlindungan terbaik bagi anak di Daerah Istimewa Yogyakarta