Uji Konflik Norma UU No 7 Tahun 2021 Dan PP No 49 Tahun 2022 Dalam Pengenaan PPN Sektor Pertambangan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk konflik norma antara Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sektor pertambangan, serta mengkaji implikasi yuridisnya
terhadap kepastian hukum dan pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan pertambangan terintegrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan
kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat konflik norma secara vertikal antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 mengenai perlakuan PPN atas penyerahan bijih nikel. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengatur bahwa penyerahan bijih nikel merupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang terutang PPN, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 memberikan fasilitas pembebasan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis, termasuk bijih nikel, melalui ketentuan peralihan. Perbedaan konstruksi norma tersebut menimbulkan disharmonisasi pengaturan yang berpotensi bertentangan dengan asas lex superior derogat legi inferiori, asas legalitas, dan asas kepastian hukum.
Implikasi yuridis dari konflik norma tersebut adalah timbulnya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan pertambangan nikel terintegrasi, khususnya terkait perlakuan PPN atas penyerahan bijih nikel, pengkreditan Pajak Masukan, serta pelaksanaan administrasi perpajakan. Kondisi tersebut juga meningkatkan potensi perbedaan penafsiran antara wajib pajak dan otoritas pajak yang dapat berujung pada koreksi fiskal maupun sengketa perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan agar tercipta kepastian hukum serta efektivitas pelaksanaan sistem PPN di sektor pertambangan.