Analisis Yuridis Pembebanan Biaya Royalti Pertambangan Nikel pada Perusahaan Tambang Terintegrasi Penghasil Feronikel

Kegiatan usaha pertambangan mineral dalam perkembangannya tidak hanya meliputi kegiatan penambangan, tetapi juga pengolahan dan pemurnian sebagai bagian dari kebijakan peningkatan nilai tambah mineral. Dalam perusahaan tambang terintegrasi, kegiatan penambangan bijih nikel dapat dilanjutkan dengan proses pengolahan dan pemurnian oleh perusahaan yang sama hingga menghasilkan feronikel. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai konstruksi hukum pembebanan royalti dan kepastian hukum penerapannya terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan secara terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum pembebanan royalti terhadap perusahaan tambang terintegrasi penghasil feronikel dalam sistem hukum pertambangan Indonesia serta menganalisis kepastian hukum pembebanan royalti terhadap perusahaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan dengan menggunakan penafsiran gramatikal dan sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan, pengolahan dan pemurnian, serta penerimaan negara bukan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembebanan royalti terhadap perusahaan tambang terintegrasi penghasil feronikel memiliki dasar hukum dalam sistem hukum pertambangan Indonesia. Kegiatan penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, serta penjualan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan usaha pertambangan, sedangkan feronikel merupakan produk hasil pengolahan dan pemurnian yang telah diatur dalam ketentuan mengenai PNBP sektor pertambangan. Kepastian hukum pembebanan royalti pada dasarnya telah memiliki landasan normatif, namun penerapannya terhadap perusahaan yang menambang dan mengolah sendiri hasil penambangannya perlu dilakukan secara konsisten dengan memperhatikan keterkaitan antara hasil penambangan, proses pengolahan dan pemurnian, serta produk feronikel. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan penerapan dan pedoman teknis yang dapat memberikan keseragaman penafsiran dalam pelaksanaan kewajiban royalti terhadap perusahaan tambang terintegrasi.