Harmonisasi Hukum Perlindungan Hukum dan Hak Jasa Penata Anestesi Dalam Pelimpahan Wewenang Pelayanan Anestesiologi

ABSTRAK Pelayanan anestesiologi merupakan pelayanan kesehatan berisiko tinggi yang melibatkan kerja tim dan memerlukan kejelasan kompetensi, kewenangan klinis, pelimpahan kewenangan, tanggung jawab, perlindungan hukum, serta imbalan jasa Penata AnPelayanan anestesiologi merupakan pelayanan kesehatan berisiko tinggi yang melibatkan kerja tim dan memerlukan kejelasan kompetensi, kewenangan klinis, pelimpahan kewenangan, tanggung jawab, perlindungan hukum, serta imbalan jasa Penata Anestesi.
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan perlindungan hukum dan imbalan jasa Penata Anestesi dalam pelimpahan kewenangan menurut hukum positif Indonesia, mengidentifikasi kelemahan pengaturan beserta implikasinya terhadap kepastian hukum, keadilan, dan keselamatan pasien dalam pelayanan anestesiologi, serta merumuskan rekonstruksi pengaturan yang ideal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif-preskriptif menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis, dan historis serta sinkronisasi vertikal dan horizontal.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif telah mengatur kompetensi, kewenangan klinis, mandat dan delegasi, perlindungan hukum, serta imbalan jasa Penata Anestesi, tetapi pengaturannya masih tersebar dan belum terintegrasi secara profesi-spesifik. Kelemahan utamanya meliputi belum adanya daftar minimum tindakan yang dapat dan tidak dapat dilimpahkan, unsur minimal dokumen pelimpahan, standar supervisi dan eskalasi, pembagian tanggung jawab yang terintegrasi, serta parameter imbalan jasa berdasarkan beban kerja, risiko, tanggung jawab, dan kontribusi profesional. Kelemahan tersebut menyebabkan kepastian hukum dan keadilan proporsional belum terpenuhi sepenuhnya serta berpotensi meningkatkan risiko tata kelola terhadap keselamatan pasien. Rekonstruksi yang direkomendasikan adalah pembentukan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelimpahan Kewenangan, Perlindungan Hukum, dan Imbalan Jasa Penata Anestesi dalam Pelayanan Anestesiologi. Keluaran normatif penelitian ini berupa model materi muatan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tersebut yang dioperasionalkan melalui instrumen tata kelola internal fasilitas pelayanan kesehatan.
estesi.