ASPEK PEMBUKTIAN SEDERHANA SEBAGAI DASAR PUTUSAN PERKARA KEPAILITAN Studi atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg

ABSTRAKSI

Tajuk penulisan ini sesunguhnya berasal dari rasa penasaran, keingiantahuan penulis untuk mulai membaca dan membedah aspek-apek kepailitan dari segi hukum acara dan hukum materiilnya. Nampak begitu luas cakupan kepailitan yang ternyata harus terus dikaji tidak saja dari relasi debitur dan kreditur ketika terjadi insolvensi, lebih dari itu kepailitan juga harus diteropong sebagai deretan hukum dan muaranya pada upaya perolehan keadilan bagi keduanya. Lahirnya undang-undang kepailitan nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU yang didahului dengan undang-undang nomor 4 tahun 1998 yang juga merupakan pengesahan dari Perpu No. 1 Tahun 1998 adalah upaya negara memberi perlindungan bukan saja bagi kreditur juga bagi hak debitur yang sehingga jerat utang segera disudahi. Dari aspek bisnis, perkara pailit tentu tidak ada pihak yang menghendaki untuk dinyatakan bangkrut, realitasnya ketika ini terjadi, bisnis ekonomi tak terhindarkan yang kemudian di tangan curator akan diberesi. Langkah hukum kepailitan dinilai sebagai palang efektif mensudahi kait hutang dan memeberi jaminan bagi hadirnya keadilan.
Bagi penulis yang relative baru dalam kajian dan praktik kepailitan ini, memandang bahwa konsepsi kepailitan di masa yang akan datang edealnya bisa menjembatani hadirnya keadilan bagi debitur dan kreditur tanpa menafikan keberlangsungan usaha bisnis kedua belah pihak ini. Hadirnya beberapa putusan dari Mahkamah Konstitusi diyakini adalah bagian dari respon public untuk mengokohkan jembatan hukum faillissement ini hingga mampu memberi jalan pertemuan yang adil bagi kreditur dan debitur atas problem kepailitan ini. Lebih dari itu kajian ini memperluas cakrawala penulis untuk melihat produk putusan dari segi penyelesaian prosedural di pengadilan (hukum acara) dalam kacamata penilaian pembuktiannya. Kesederhanaan dalam acara pembuktian yang dipilih oleh undang-undang guna memberi ruang akselerasi bahwa penyelesaian perkara ini masuk dalam perdata khusus yang dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaiamna asas hukum acara perdata.
Dalam pada itu, riset penulisan ini melihat adanya perbedaan pendapat dalam majelis hakim, dicenting opinion (DO) sebagai khazanah perbedaan pemikiran yang lahir oleh tafsir teks norma kepailitan dan berangkat dari teks abstaksi hukum untuk mengempiriskan problem hukum ke realitas perkara. Dihadirkannya alat dua bukti alat bukti otentik dalam perkara Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg tidak menjadi jaminan mejelis hakim secara bulat mengambil sikap yang sama atas perkara ini.