TANGGUNG JAWAB HUKUM TENAGA PERAWAT TERHADAP DUGAAN MALPRAKTEK KEPERAWATAN STUDI KASUS DI RUMAH SAKIT.

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERAWAT TERHADAP DUGAAN MALPRAKTIK KEPERAWATAN: STUDI KASUS DI RUMAH SAKIT
Kristanto Setyo Nugroho
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum dan Bisnis
Universitas Duta Bangsa Surakarta
Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 20, Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta
ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum perawat dalam kaitannya dengan dugaan malpraktik keperawatan di rumah sakit, dengan fokus pada faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya dugaan malpraktik serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi tenaga keperawatan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya permasalahan hukum dalam pelayanan kesehatan, di mana perawat sering berada pada posisi yang rentan akibat kompleksitas tindakan pelayanan kesehatan dan sistem pelayanan di institusi rumah sakit.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan hukum kesehatan dan praktik keperawatan. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pola berpikir deduktif untuk menginterpretasikan norma-norma hukum yang mengatur pelaksanaan praktik keperawatan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dugaan malpraktik keperawatan dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan pengetahuan, kurangnya pengalaman klinis, serta kelalaian dalam mematuhi standar prosedur operasional. Sementara itu, faktor eksternal meliputi permasalahan sistemik, seperti manajemen rumah sakit yang kurang optimal, lemahnya supervisi, keterbatasan sarana dan prasarana, serta beban kerja yang berlebihan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terjadinya dugaan malpraktik tidak selalu semata-mata disebabkan oleh kesalahan individu perawat, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kondisi dan sistem kelembagaan tempat perawat menjalankan tugas profesionalnya.
Perlindungan hukum terhadap perawat diberikan melalui mekanisme preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui kepatuhan terhadap standar profesi, pemenuhan persyaratan perizinan dan registrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pengembangan kompetensi profesional secara berkelanjutan. Sementara itu, perlindungan hukum represif dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi, termasuk mediasi yang dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan mempertimbangkan efisiensi, biaya, serta keberlangsungan hubungan profesional antara tenaga kesehatan dan pasien.
Selain itu, penelitian ini menyoroti peran organisasi profesi dan rumah sakit dalam memberikan perlindungan hukum kepada perawat. Organisasi profesi memiliki peran dalam memberikan pendampingan, pembinaan etika, serta perlindungan terhadap anggotanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rumah sakit juga memiliki tanggung jawab kelembagaan, termasuk dalam pemberian bantuan hukum serta pertanggungjawaban institusional terhadap tindakan tenaga kesehatan dalam pelaksanaan tugas profesionalnya. Dalam konteks tertentu, prinsip vicarious liability dapat digunakan untuk memahami pertanggungjawaban institusi atas tindakan tenaga kesehatan yang dilakukan dalam hubungan kerja dan kewenangan profesionalnya.
Kesimpulannya, tanggung jawab hukum perawat dalam dugaan malpraktik harus dipahami dalam kerangka hukum yang komprehensif dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pertanggungjawaban individual dan tanggung jawab institusional. Perlindungan hukum yang efektif memerlukan integrasi antara kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kompetensi profesional, penerapan standar pelayanan dan prosedur, serta pengelolaan sistem pelayanan kesehatan yang baik. Pendekatan tersebut diperlukan untuk meminimalkan risiko terjadinya dugaan malpraktik sekaligus memberikan perlindungan dan keadilan bagi pasien maupun tenaga keperawatan.