Perspektif etika dan hukum bagi dokter pelaksana hukum kebiri kimia

ABSTRAK
Aldhitama Ramadhan. 240413093. KEPASTIAN HUKUM DAN ETIK KEDOKTERAN BAGI DOKTER TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM KEBIRI KIMIA. Skripsi. Program Pendidikan Hukum, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta, 2026.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan serta tanggung jawab etik dan hukum bagi dokter yang ditunjuk sebagai pelaksana tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Penerapan kebiri kimia sebagai pidana tambahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 menimbulkan perdebatan mendasar, khususnya penolakan dari organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) karena dinilai bertentangan dengan sumpah dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara etik, tindakan kebiri kimia bertentangan dengan prinsip dasar bioetika (non-maleficence, beneficence, autonomy, dan justice) serta kewajiban dokter untuk menjaga integritas dan tidak merugikan kondisi fisik maupun psikis pasien. Secara hukum positif, tindakan tersebut memiliki basis regulasi, namun prosedur kebiri kimia tidak dapat dikategorikan sebagai pelayanan medis terapeutik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dokter seharusnya tidak ditempatkan sebagai eksekutor eksekusi kebiri kimia, melainkan sebagai tenaga ahli dalam ranah evaluasi medis, pemantauan kesehatan, dan rehabilitasi. Pemerintah diharapkan melakukan harmonisasi regulasi guna menyelaraskan penegakan hukum pidana dengan standar etika profesi kedokteran.