Dilema Hukum Pemasangan Banner Rokok di Kawasan Tanpa Asap Rokok Kota Surakarta

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Reklame dalam mengatur iklan, promosi, dan sponsor rokok di Kota Surakarta, serta menganalisis tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap masih ditemukannya iklan, promosi, dan sponsor rokok pada kawasan yang dilarang, khususnya di sekitar lingkungan pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data pendukung diperoleh melalui wawancara dengan GEMPITA yang berada dalam pembinaan Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Forum Anak Surakarta sebagai perwakilan DP3AP2KB Kota Surakarta, serta pedagang kelontong yang berada di sekitar kawasan pendidikan.
Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori pertanggungjawaban hukum Syaiful Bahri Ruray yang meliputi pelaksanaan kewenangan, pemenuhan kewajiban hukum, pengawasan, pengendalian, dan tindakan terhadap pelanggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua peraturan daerah telah memberikan dasar hukum yang cukup jelas dalam membatasi iklan, promosi, dan sponsor rokok di kawasan yang ditentukan, khususnya lingkungan pendidikan. Pemerintah Kota Surakarta juga telah melakukan sosialisasi, pengawasan, penertiban, dan pencopotan reklame yang melanggar. Namun, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan reklame rokok di sekitar sekolah. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia dalam pengawasan, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, kurang meratanya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum, serta belum konsistennya tindakan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran. Dari perspektif pertanggungjawaban hukum, pemerintah telah menjalankan kewenangannya, tetapi masih diperlukan penguatan dalam aspek pengawasan, pengendalian, sosialisasi, koordinasi, dan tindakan hukum agar perlindungan masyarakat, khususnya anak-anak, dari paparan iklan, promosi, dan sponsor rokok dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Kawasan Tanpa Rokok, Reklame, Iklan Rokok, Pemerintah Daerah.