ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019 (STUDI PUTUSAN : NOMOR 34/Pdt.P/2026/PA.SR)

Perkawinan anak masih menjadi persoalan hukum dan sosial yang belum terselesaikan secara tuntas di Indonesia. Kondisi ini terjadi meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mewajibkan hakim mengutamakan kepentingan terbaik anak dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan yuridis hakim dalam Putusan Nomor 34/Pdt.P/2026/PA.SR yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Sragen, menguji kesesuaiannya dengan kedua instrumen hukum tersebut, dan menelaah sejauh mana putusan ini mengakomodasi perlindungan hukum administratif bagi anak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan putusan tersebut pada teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch dan teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim atas syarat alasan mendesak dibangun terutama dari fakta kehamilan, yang secara prosedural telah sesuai dengan kedua instrumen hukum tersebut. Namun penilaian atas kesiapan para pihak masih banyak berhenti pada pemenuhan bukti administratif dan belum dikaji secara mendalam. Putusan ini secara substansial telah memberikan kepastian atas status hukum anak, pengakuan nasab, dan hak atas akta kelahiran sebagai akibat hukum dari dikabulkannya dispensasi. Meski demikian, perlindungan hukum administratif tersebut belum ditempatkan secara eksplisit sebagai bagian dari ratio decidendi hakim. Penelitian ini merekomendasikan agar hakim menguraikan langkah mitigasi risiko pascaperkawinan secara lebih mendalam, dan agar Mahkamah Agung menerbitkan pedoman teknis yang lebih jelas mengenai makna alasan mendesak untuk mengurangi disparitas putusan antarhakim dalam perkara dispensasi kawin.