Studi Yuridis Tentang Kewenangan Dokter Anestesi Dalam Penetapan Do Not Resusciatate (DNR) Pada Operasi Risiko Tinggi

Permasalahan bioetika dan hukum muncul ketika status Do-Not-Resuscitate (DNR) diterapkan dalam konteks operasi risiko tinggi, di mana tindakan anestesi secara umum dapat menekan fungsi vital yang menyerupai henti jantung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan yuridis kewenangan dokter anestesi dalam menetapkan atau menangguhkan status DNR di kamar operasi, serta implikasi

hukumnya terhadap perlindungan dokter dan hak otonomi pasien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait praktik kedokteran, kesehatan, serta literatur etika medis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan dokter anestesi dalam penetapan DNR pada operasi risiko tinggi tidak bersifat mutlak, melainkan terikat pada prinsip informed consent yang diperbarui (required reconsideration). Secara yuridis,
dokter anestesi memiliki kewenangan diskresioner untuk melakukan resusitasi terbatas jika henti jantung disebabkan oleh prosedur anestesi (iatrogenik), bukan karena perjalanan penyakit terminal pasien, demi menghindari malpraktik dan wrongful death. Namun, ketiadaan regulasi spesifik yang mengatur mekanisme "DNR di Kamar Operasi" di Indonesia menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi memicu sengketa medis. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan eksplisit mengenai protokol re-evaluasi DNR perioperatif untuk menjamin kepastian hukum bagi tenaga medis dan penghormatan terhadap hak pasien.