Analisis Yuridis Asas Pacta Sunt Servanda dalam Pertimbangan Hakim pada Perselisihan Hak Hubungan Industrial (Studi Putusan No. 18/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg)

Penelitian ini mengkaji penerapan asas Pacta Sunt Servanda dalam hukum ketenagakerjaan yang sering kali tidak bersifat absolut karena adanya kewajiban melindungi hak normatif pekerja. Masalah utama dalam penelitian ini adalah terjadinya benturan antara kekuatan mengikat suatu kesepakatan bersama dengan penerapan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang bersifat memaksa (dwingend recht). Batasan masalah difokuskan pada analisis pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi) serta kedudukan asas Pacta Sunt Servanda saat berhadapan dengan hak normatif pekerja, dengan studi kasus Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak menjadikan kesepakatan antara perusahaan dan serikat pekerja sebagai dasar utama, melainkan mengutamakan ketentuan kompensasi kematian berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertimbangan ini menegaskan bahwa asas Pacta Sunt Servanda dalam hubungan industrial dibatasi oleh prinsip perlindungan pekerja. Praktik peradilan tidak hanya mengedepankan kepastian hukum, tetapi juga keseimbangan dan keadilan substansial bagi para pihak.