TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KHUSUS PEMALSUAN DOKUMEN ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Nnk)

Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik, namun dalam praktik peradilan masih ditemukan disparitas antara ancaman pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana yang dijatuhkan hakim, sebagaimana pada Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Nnk. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menilai apakah pertimbangan hakim telah mencerminkan asas keadilan substantif dan proporsionalitas pidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan dasar kewenangan yang bersumber dari Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta ketentuan hukum pidana yang berlaku. Namun, penggunaan kewenangan tersebut menurut penulis belum sepenuhnya mampu merespons meningkatnya fenomena pemalsuan dokumen elektronik beserta dampaknya terhadap kepentingan publik. Pertimbangan hakim juga telah memenuhi ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman serta mencerminkan keadilan substantif dalam aspek pembuktian dan penalaran hukum, tetapi belum menguraikan secara komprehensif dampak sosial dan proporsionalitas pidana. Dengan demikian, putusan telah memenuhi dasar yuridis, namun optimalisasi penerapan keadilan substantif masih diperlukan agar putusan lebih mencerminkan perlindungan kepentingan masyarakat, tujuan penegakan hukum, serta keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.