Tinjauan Yuridis terhadap Disharmoni Pengaturan Batas Kepemilikan Saham Asing pada Startup Fintech

Kebijakan liberalisasi investasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 membuka kemungkinan kepemilikan saham asing hingga 100% pada beberapa sektor. Namun POJK Nomor 10/POJK.05/2022 membatasi kepemilikan asing pada perusahaan fintech peer-to-peer lending sampai 85%, menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum bagi investor asing. Penelitian ini menganalisis bentuk dan faktor penyebab konflik norma serta implikasi yuridisnya terhadap kepastian hukum dan perlindungan investor asing. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan teknik sinkronisasi vertikal-horizontal dan konfrontasi normatif. Hasil menunjukkan disharmonisasi muncul dari benturan paradigma: rezim entry standard yang liberal memungkinkan kepemilikan asing penuh, sedangkan rezim prudential regulation protektif membatasi partisipasi asing demi stabilitas sektor keuangan. Dari sisi penyelesaian normatif, asas lex specialis derogat legi generali lebih tepat diterapkan, tetapi belum sepenuhnya menghilangkan disharmoni antar-regulasi. Penelitian menyimpulkan perlunya harmonisasi regulasi lintas sektor dan koordinasi antar-pemangku kepentingan untuk memperkuat kepastian hukum dan menciptakan iklim investasi fintech yang lebih kondusif di Indonesia.