ANALISIS IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA JASA EKSPEDISI DALAM MENGHADAPI PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH KONSUMEN

Perkembangan perdagangan online telah mengangkat posisi perusahaan jasa pengiriman sebagai jembatan antara penjual dan pembeli. Namun, dalam pelaksanaan sehari-hari, mereka tidak hanya menghadapi risiko dari kegiatan operasional, tetapi juga menghadapi perilaku pelanggan yang bisa menimbulkan unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH), seperti pengubahan paket, penyalahgunaan proses klaim, serta tekanan terhadap pengantar. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan kualifikasi hukum pada tindakan konsumen yang dapat dikategorikan sebagai PMH dan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pelaku usaha jasa pengiriman di ID Express Sukoharjo. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Kepala Gudang, Admin Operasional, serta pengantar dari ID Express Sukoharjo, dan didukung dengan studi literatur mengenai peraturan, buku, dan jurnal. Temuan dari penelitian mengindikasikan bahwa tidak semua perilaku konsumen dapat dianggap sebagai PMH. Sebuah tindakan dapat disebut PMH hanya jika memenuhi syarat yang tertuang dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, invetigasi internal oleh tim Customer Experience, dan penyelesaian sengketa di dalam perusahaan. Akan tetapi, efektivitasnya masih terhambat oleh tantangan dalam membuktikan kasus, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai sistem Cash on Delivery (COD). Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidakseimbangan dalam perlindungan hukum lebih disebabkan oleh adanya kesenjangan dalam penerapan daripada kurangnya norma hukum, sehingga diperlukan penguatan mekanisme bukti digital, perlindungan bagi kurir, serta kolaborasi antara para pemangku kepentingan untuk mencapai keseimbangan perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha.