EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG - UNDANG NOMOR 51 TAHUN 1960 TERKAIT LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN

Penyerobotan atau pemakaian tanah tanpa izin yang berhak merupakan permasalahan pertanahan yang dapat menimbulkan sengketa serta mengganggu kepastian dan perlindungan hukum atas tanah. Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 melarang pemakaian tanah tanpa izin dari pihak yang berhak atau kuasanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ketentuan tersebut dalam penyelesaian sengketa penyerobotan tanah serta hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis dan sifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, advokat, dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo, serta studi kepustakaan dan dokumentasi, termasuk Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 7/Pdt.G/2026/PN Skh. Data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan hasil penelitian dengan ketentuan hukum dan teori implementasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 1 angka 3 Perppu Nomor 51 Tahun 1960 belum berjalan secara optimal. Dalam Putusan Nomor 7/Pdt.G/2026/PN Skh, ketentuan tersebut belum diterapkan secara substantif karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima pada tahap pemeriksaan syarat formil. Dalam praktik, ketentuan tersebut lebih banyak digunakan sebagai dalil pendukung gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Hambatan implementasinya meliputi ketidakjelasan batas dan data tanah, keterbatasan sarana serta data pertanahan, rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, budaya hukum, kendala koordinasi dan pemeriksaan data, serta ketidaksesuaian antara posita dan petitum yang menyebabkan gugatan kabur (obscuur libel).