SINKRONISASI DAN KONSISTENSI PENGATURAN USIA KERJA ANAK DI INDONESIA

Perlindungan hukum terhadap pekerja anak korban eksploitasi ekonomi masih menghadapi berbagai persoalan akibat perbedaan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja anak korban eksploitasi ekonomi dalam kedua undang-undang tersebut serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja anak. Penelitian dibatasi pada pengaturan mengenai batas usia anak, ketentuan pekerja anak, eksploitasi ekonomi, dan perlindungan hukum dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua undang-undang memiliki tujuan yang sama dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Namun masih terdapat perbedaan pengaturan mengenai usia minimum bekerja, pengecualian terhadap pekerjaan bagi anak, serta ruang lingkup perlindungan dari eksploitasi ekonomi. Pengaturan tersebut tetap memiliki hubungan yang saling melengkapi karena Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur aspek hubungan kerja dan syarat mempekerjakan anak, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak menitikberatkan pada pemenuhan hak anak dan larangan segala bentuk eksploitasi ekonomi. Harmonisasi kedua pengaturan tersebut diperlukan agar perlindungan hukum terhadap pekerja anak dapat dilaksanakan secara lebih efektif, konsisten, dan memberikan kepastian hukum dalam upaya pencegahan serta penanggulangan eksploitasi ekonomi terhadap anak.