Evaluasi Penegakan Hukum Pasca Kasus Peredaran Kosmetik dan Jamu Ilegal Di Surakarta

Peredaran kosmetik dan jamu ilegal, baik yang tidak memiliki izin edar maupun yang mengandung bahan berbahaya dan Bahan Kimia Obat, masih menjadi persoalan hukum yang menimbulkan risiko bagi kesehatan konsumen sekaligus kerugian ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi penegakan hukum pasca kasus peredaran kosmetik dan jamu ilegal di Surakarta serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif analitis dan berlokasi di Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Surakarta.
Data primer diperoleh melalui wawancara daring melalui aplikasi Zoom Meeting terhadap dua orang narasumber di Balai POM di Surakarta yang ditentukan dengan teknik purposive sampling, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, dan teori perlindungan konsumen Ahmadi Miru.
Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara ekspektasi normatif dan praktik penegakan hukum di lapangan. Penegakan hukum ditempuh melalui dua jalur, yaitu administratif dan penindakan (pro justitia), dengan asas ultimum remedium sebagai pedoman, sehingga sejak tahun 2018 hanya sekitar dua perkara kosmetik yang ditingkatkan ke tahap pro justitia. Dari aspek struktur hukum, kedudukan kelembagaan menguat setelah peningkatan status dari Loka POM pada Oktober 2023, namun jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebanyak tujuh orang belum sebanding dengan cakupan lima kabupaten/kota. Dari aspek substansi hukum, tersedia instrumen sanksi administratif yang relatif lengkap sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2021, tetapi kewenangan penutupan situs berada pada Kementerian Komunikasi dan Digital. Dari aspek budaya hukum, kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran konsumen masih menjadi tantangan. Hambatan penegakan hukum teridentifikasi pada keterbatasan sumber daya penyidikan dan kapasitas pemantauan ruang siber, panjangnya rantai koordinasi antar lembaga, serta faktor masyarakat dan kebudayaan yang belum sepenuhnya mendukung kepatuhan terhadap ketentuan izin edar.