PERLINDUNGAN KONSUMEN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA TRANSAKSI E-COMMERCE

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat pemulihan kerugian konsumen akibat tindak pidana penipuan dalam transaksi e-commerce, yang hanya mencapai 5,25% dari total potensi kerugian sebesar Rp438,3 miliar berdasarkan data Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) tahun 2025. Terdapat kesenjangan yang sangat besar antara das sein (kondisi hukum yang ada) dengan das sollen (kondisi hukum yang seharusnya berlaku) dalam perlindungan konsumen di era digital.
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen sebagai korban tindak pidana penipuan pada transaksi e-commerce berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan (2) merumuskan model pengembalian kerugian bagi konsumen melalui penggabungan perkara ganti rugi berdasarkan Pasal 189 sampai dengan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, meliputi pengembalian sebagian, seperlunya, maupun sepenuhnya.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (normative legal research) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis penelitian bersifat deskriptif-analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bukan semata-mata undang-undang keperdataan, melainkan memuat ketentuan pidananya sendiri, sehingga konsumen sebagai korban tindak pidana penipuan dapat dilayani secara utuh di dalamnya. Perlindungan preventifnya berupa hak atas informasi yang benar dalam Pasal 4 huruf c, kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b, serta larangan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 17. Perlindungan represifnya berupa penuntutan pidana dalam Pasal 61, ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 dalam Pasal 62 ayat (1), serta hukuman tambahan berupa pembayaran ganti rugi dalam Pasal 63 huruf c. Kelemahan mendasarnya, hukuman tambahan tersebut bersifat fakultatif sehingga tidak menjamin kembalinya uang konsumen; kedua, model pengembalian kerugian yang dirumuskan berupa tiga bentuk, yaitu pengembalian sebagian yang kekurangannya ditutup melalui kompensasi negara dan dana abadi berdasarkan Pasal 183 sampai dengan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengembalian seperlunya sebatas kerugian pokok yang terbukti, serta pengembalian sepenuhnya yang mencakup penggantian biaya, bunga, dan kerugian immateriel sesuai asas restitutio in integrum, yang seluruhnya dilaksanakan melalui penggabungan perkara ganti rugi berdasarkan Pasal 189 sampai dengan Pasal 192 undang-undang yang sama. Keberhasilan model ini ditentukan oleh pemblokiran dan penyitaan aset pelaku sejak tahap penyidikan serta peran pemerintah sebagai regulator, penegak, penjamin, dan pengawas.