Rekomendasi Model Perhitungan Imbalan Jasa sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Hukum Perawat atas Pendelegasian Tindakan Medis di Rumah Sakit Swasta

Pelaksanaan tindakan medis berdasarkan pendelegasian kewenangan dokter
kepada perawat merupakan praktik yang lazim dalam pelayanan kesehatan di rumah
sakit, namun pengaturan mengenai hak perawat atas imbalan jasa sebagai konsekuensi
pelaksanaan tindakan tersebut belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif
Indonesia sehingga menimbulkan kekosongan norma dan berpotensi menyebabkan
ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum
mengenai hak perawat atas imbalan jasa dalam pelaksanaan tindakan medis
berdasarkan pendelegasian kewenangan dokter di rumah sakit swasta serta
merumuskan model normatif perhitungan imbalan jasa sebagai bentuk pemenuhan hak
hukum perawat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan
pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan kasus,
menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara
kualitatif dengan Teori Gustav Radbruch sebagai landasan analisis. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan belum
memberikan kepastian mengenai mekanisme pemberian dan perhitungan imbalan jasa
bagi perawat atas pelaksanaan tindakan medis berdasarkan pendelegasian kewenangan
dokter sehingga sistem remunerasi masih bergantung pada kebijakan masing-masing
rumah sakit. Sebagai kontribusi ilmiah, penelitian ini menghasilkan Model PIKAT
(Perhitungan Imbalan Kompetensi Atas Tindakan Medis) sebagai model normatif
yang menggunakan parameter legalitas tindakan, kompetensi, kompleksitas, risiko,
tanggung jawab profesional, kontribusi pelayanan, mutu pelayanan, kinerja, faktor
institusional, dan etika profesi melalui sistem pembobotan, sehingga memenuhi
prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan serta direkomendasikan sebagai
acuan dalam penyusunan kebijakan remunerasi rumah sakit swasta dan pengembangan
regulasi nasional.