Analisis Yuridis Pemberian Abolisi oleh Prsesiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Abolisi Terhadap Tom Lembong)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Presiden dalam pemberian abolisi serta prosedur dan mekanisme pemberian abolisi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Abolisi merupakan salah satu hak prerogatif Presiden yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diberikan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Presiden dalam memberikan abolisi merupakan kewenangan konstitusional yang bersifat prerogatif, namun pelaksanaannya tidak bersifat mutlak karena harus memperhatikan pertimbangan DPR sebagai bentuk mekanisme checks and balances. Selain itu, pemberian abolisi harus tetap berlandaskan pada prinsip negara hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini juga menemukan bahwa prosedur dan mekanisme pemberian abolisi di Indonesia belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Ketiadaan peraturan yang jelas mengenai syarat, kriteria, dan tata cara pemberian abolisi menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi membuka ruang subjektivitas dan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum melalui pembentukan peraturan yang lebih komprehensif guna menjamin pelaksanaan kewenangan abolisi secaraobjektif, transparan, dan akuntabel sesuai denganprinsip negara hukum.