Tinjauan Yuridis terhadap Kriminalisasi Ujaran Kebencian dalam Perspektif Kebebasan Berekspresi di Indonesia

Penelitian ini membahas kriminalisasi ujaran kebencian dalam perspektif kebebasan berekspresi di Indonesia. Isu utama penelitian ini adalah adanya ketegangan antara kebutuhan negara untuk melindungi martabat manusia, ketertiban umum, dan kelompok rentan dengan jaminan konstitusional atas kebebasan berekspresi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan ujaran kebencian terdapat dalam UU ITE dan KUHP Baru, khususnya Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29 UU ITE serta Pasal 242 dan Pasal 300 KUHP. Secara konstitusional, kriminalisasi ujaran kebencian memiliki tujuan yang sah berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Namun, beberapa norma masih mengandung frasa multitafsir yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan pembatasan berlebihan terhadap kebebasan berekspresi. Berdasarkan uji proporsionalitas, Pasal 300 KUHP dinilai paling proporsional, sedangkan Pasal 29 UU ITE memiliki kelemahan paling besar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kriminalisasi ujaran kebencian di Indonesia bersifat konstitusional bersyarat, sepanjang diterapkan secara restriktif, berbasis kerugian nyata, dan mengutamakan prinsip ultimum remedium.