Tinjauan Hukum Atas Praktik Bisnis Waralaba Klinik Kesehatan di Indonesia

Skripsi ini memiliki judul “Tinjauan Hukum Atas Praktik Bisnis Waralaba Klinik Kesehatan di Indonesia”. Berkembangnya klinik kesehatan dengan sistem waralaba menimbulkan berbagai problematika hukum antara lain tidak terpenuhinya tahapan izin/registrasi franchise menurut PP No. 42/2007, franchisee dirugikan karena SOP, sistem, atau dukungan operasional tidak sesuai perjanjian, dan bermacam wanprestasi/wanpraktik pada perjanjian franchise. Tujuan penelitian ini antara lain, untuk mengetahui analisis yuridis pelanggaran perjanjian kerjasama Praktik Bisnis Waralaba Klinik Kesehatan di Indonesia dan untuk mengetahui tanggungjawab hukum antara pemberi waralaba (franchisor) dan penerima waralaba (franchisee) dalam praktik pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian hukum yuridis normatif. Dengan memfokuskan penelitian pada pendekatan Perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, KUH Perdata, Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, PP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba. Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi, yaitu dengan penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum. Kesimpulan penelitian ini bahwa, Pelanggaran perjanjian bisnis waralaba klinik kesehatan merupakan pelanggaran hukum yang bersifat multidimensi, karena tidak hanya menyangkut aspek keperdataan berupa wanprestasi, tetapi juga menyangkut aspek administrasi pemerintahan dan hukum kesehatan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tidak cukup dilakukan hanya dengan menggunakan pendekatan hukum kontrak berdasarkan KUH Perdata, melainkan harus dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba. Pendekatan tersebut memberikan kepastian hukum, menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Tanggung jawab hukum dalam praktik waralaba klinik kesehatan di Indonesia belum diatur secara eksplisit dan komprehensif dalam peraturan perundang-undangan. Baik KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maupun PP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba belum memberikan batasan yang tegas mengenai sejauh mana pemberi waralaba dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kerugian pasien timbul akibat kombinasi antara kegagalan sistem waralaba dan kesalahan operasional klinik. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa