ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO DALAM MENJAMIN KESEHATAN DAN KESELAMATAN PENGGUNA JALAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam menjamin kesehatan dan keselamatan pengguna jalan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana pengaturan hukum mengenai tanggung jawab Dinas Perhubungan dalam menjamin kesehatan dan keselamatan pengguna jalan; dan (2) bagaimana pelaksanaan serta bentuk tanggung jawab tersebut dalam praktik penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Sukoharjo.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif. Dasar hukum utama yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah di bidang perhubungan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo memiliki tanggung jawab administratif dan teknis dalam penyelenggaraan lalu lintas, termasuk pengaturan, pengawasan, pengendalian, serta penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas yang memenuhi standar keselamatan dan kesehatan. Tanggung jawab tersebut merupakan perwujudan dari asas legalitas dan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala berupa keterbatasan anggaran, sarana prasarana, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta optimalisasi peran pemerintah daerah guna menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas keselamatan dan kesehatan dalam berlalu lintas.

Kata kunci : Tanggung Jawab Hukum, Dinas Perhubungan, Keselamatan Jalan, Kesehatan Pengguna Jalan, Penegakan Hukum.