Pelindungan Hukum untuk Tenaga Medis pada Layanan Telekonsultasi Melalui Aplikasi Telemedisin

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi pelayanan kesehatan melalui penyelenggaraan telemedisin, khususnya layanan telekonsultasi yang dilakukan melalui aplikasi telemedisin. Meskipun telemedisin memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan, praktik ini juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait pelindungan hukum bagi tenaga medis dan penggunaan Surat Izin Praktik (SIP) dalam ruang pelayanan digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum telemedisin di Indonesia serta mengkaji bentuk pelindungan hukum bagi tenaga medis dalam layanan telekonsultasi melalui aplikasi telemedisin, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan SIP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan telemedisin di Indonesia telah memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Namun demikian, masih terdapat kekaburan norma mengenai penggunaan SIP dalam layanan telekonsultasi berbasis aplikasi, khususnya terkait kedudukan tempat praktik digital, kewenangan praktik lintas wilayah, dan pembagian tanggung jawab hukum antara tenaga medis dan penyelenggara platform telemedisin. Pelindungan hukum bagi tenaga medis diwujudkan melalui instrumen preventif berupa standar profesi, SOP, rekam medis elektronik, informed consent, STR, SIP, dan kode etik profesi, serta instrumen represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang secara khusus mengatur penggunaan SIP dalam praktik telemedisin guna mewujudkan kepastian hukum dan pelindungan yang optimal bagi tenaga medis.