Rekonstruksi Batas Diskresi Guru Dalam Tindakan Pendisiplinan : Harmonisasi UU Perlindungan Anak Dan UU Guru Dan Dosen.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketegangan normatif antara kewenangan guru dalam pendisiplinan dan larangan kekerasan terhadap anak yang menimbulkan ketidakpastian hukum serta risiko kriminalisasi guru. Tujuannya merumuskan batasan yuridis tindakan pendisiplinan agar tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana serta menyusun model harmonisasi antara Undang-Undang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Secara teoretis penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum pendidikan, secara praktis menjadi pedoman bagi guru, penegak hukum, dan pembuat kebijakan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta analisis kualitatif terhadap bahan hukum. Hasil menunjukkan bahwa tindakan pendisiplinan yang sah harus memenuhi parameter tujuan edukatif (animus educandi), proporsionalitas, dan penghormatan terhadap martabat serta hak anak, diperkuat oleh doktrin in loco parentis. Ditemukan pula disharmoni regulasi akibat ketiadaan batas operasional yang jelas. Kesimpulan menegaskan perlunya rekonstruksi melalui harmonisasi norma dan penegasan batas diskresi guru guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang.