TANGGUNG JAWAB AGEN PENEMPATAN DALAM MENJAMIN KESEHATAN DAN KESELAMATAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA STUDI KASUS KABUPATEN SRAGEN

Pekerja migran di Kabupaten Sragen menghadapi tingkat kerentanan yang tinggi terhadap beragam persoalan kesehatan, baik fisik, mental, maupun kesehatan reproduksi, serta berbagai risiko keselamatan kerja. Risiko tersebut mencakup kecelakaan kerja, tindak kekerasan, praktik eksploitasi, hingga keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan di negara tujuan. Kondisi kerentanan ini kerap muncul sejak fase pra-penempatan, terutama ketika agen penyalur tidak melaksanakan pemeriksaan kesehatan, pembekalan, dan pemberian informasi secara memadai. Metode yuridis normatif memberikan ruang bagi peneliti untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, beserta peraturan pelaksana yang mengatur tanggung jawab dan kewajiban agen penempatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab agen penempatan dalam menjamin kesehatan dan keselamatan calon Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Sragen telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan tanggung jawab tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal, karena masih ditemukan agen yang hanya menjalankan kewajiban secara administratif tanpa diimbangi pengawasan kualitas pemeriksaan kesehatan dan keselamatan secara menyeluruh. Penelitian ini juga menemukan adanya sejumlah hambatan yang dihadapi agen penempatan dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, antara lain keterbatasan koordinasi dengan fasilitas kesehatan, rendahnya pemahaman sebagian calon Pekerja Migran Indonesia terhadap pentingnya aspek kesehatan dan keselamatan, serta tekanan target penempatan yang berdampak pada minimnya waktu pembekalan.