PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DARI KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG DI PT SANJAYA THANRY BAHTERA SRAGEN

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada PT Sanjaya Thanry Bahtera Sragen”. Penelitian ini dilandasi oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta berbagai peraturan pelaksana terkait mekanisme migrasi aman. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan dukungan data primer melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen perusahaan, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen resmi instansi ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal PT Sanjaya Thanry Bahtera Sragen telah melaksanakan beberapa kewajiban perusahaan penempatan tenaga kerja, seperti penyediaan pelatihan dasar, pengurusan dokumen keberangkatan, serta pemberian perjanjian kerja. Namun secara substantif ditemukan adanya kelemahan dalam implementasi perlindungan hukum, terutama pada tahap pra-penempatan, penempatan, dan purna penempatan. Pada tahap pra-penempatan, calon PMI tidak menerima informasi yang transparan dan komprehensif mengenai kontrak kerja, risiko pekerjaan, serta biaya penempatan. Pada tahap penempatan, pengawasan perusahaan terhadap PMI di negara tujuan masih lemah sehingga beberapa PMI mengalami ketidaksesuaian kontrak, jam kerja berlebih, dan akses komunikasi terbatas. Sedangkan pada tahap purna penempatan, pendampingan pasca-konflik belum dilaksanakan secara memadai.