TANGGUNG JAWAB HUKUM TENAGA MEDIS ATAS TINDAKAN MEDIS TANPA PERSETUJUAN PASIEN (INFORMED CONSENT)

Skripsi ini berjudul “TANGGUNG JAWAB HUKUM TENAGA MEDIS ATAS TINDAKAN MEDIS YANG DILAKUKAN TANPA PERSETUJUAN PASIEN (INFORMED CONSENT). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualifikasi yuridis perbuatan tenaga medis tanpa informed consent menurut hukum potitif Indonesia dan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum tenaga medis terhadap kerugian yang di alami pasien akibat tindakan medis tanpa informed consent. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa informed consent merupakan dasar hukum yang mengikat hubungan antara pasien dan tenaga medis, meskipun istilah tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan. Substansi informed consent telah diakomodasi melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, dan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Pertanggungjawaban hukum tenaga medis terhadap kerugian yang di alami pasien akibat tindakan medis tanpa informed consent, salah satu bukti terjadinya wanprestasi dalam hubungan terapeutik adalah keberadaan atau ketiadaan informed consent. Informed consent yang cacat, dipaksakan, atau diberikan tanpa penjelasan memadai menjadi bukti bahwa tenaga medis tidak memenuhi kewajiban memberikan informasi yang cukup. Hal ini dapat dijadikan dasar bagi pasien untuk menuntut pertanggungjawaban hukum melalui jalur perdata, pidana, etik, disiplin, maupun administratif sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan