Kewenangan Badan Keamanan laut Dalam penegakan Hukum Di Perairan Indonesia

Indonesia telah memiliki pengaturan hukum yang jelas mengenai kewenangan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum di laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan serta kerangka hukum maritim internasional seperti United Nations Convention on the Law of the Sea namun dalam praktiknya, penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia masih menghadapi permasalahan utama berupa tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum maritim.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Badan Keamanan Laut dalam penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia serta mengidentifikasi kendala yuridis yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian hukum normatif yang menganalisis kewenangan Bakamla dan kendala yuridis yang muncul, dengan memanfaatkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan deduktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Bakamla memiliki legitimasi hukum yang kuat dalam sistem hukum nasional yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022, serta Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Bakamla berwenang melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan laut, melakukan pengawasan wilayah perairan, serta melakukan tindakan awal penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran di laut. Selain itu, Bakamla juga memiliki fungsi koordinatif dalam menyinergikan pengawasan dan patroli yang dilakukan oleh berbagai instansi seperti TNI Angkatan Laut dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meskipun demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut masih menghadapi kendala yuridis berupa fragmentasi kewenangan antar lembaga, keterbatasan kewenangan penyidikan, perbedaan legitimasi kelembagaan, serta belum optimalnya harmonisasi regulasi penegakan hukum maritim. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi dan integrasi sistem penegakan hukum maritim guna meningkatkan efektivitas pengamanan wilayah perairan Indonesia.