TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) BERDASARKAN PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA STUDI PADA PT SAMKYUNG JAYA BUSANA

Skripsi ini memiliki judul “Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja: Studi pada PT Sam Kyung Jaya Busana”. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) merupakan instrumen hukum dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia yang memberikan fleksibilitas bagi pengusaha, namun sering menimbulkan ketidakjelasan status kerja dan perlindungan hukum bagi pekerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dan implementasi PKWT terkait jangka waktu, perpanjangan, dan perlindungan hukum bagi pekerja, serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja juncto Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Studi kasus dilakukan pada PT Sam Kyung Jaya Busana, perusahaan garmen di Kabupaten Boyolali yang mempekerjakan mayoritas pekerja PKWT. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dukungan data empiris terbatas melalui wawancara anonim. Data utama diperoleh dari studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan teori hukum (perlindungan hukum, keadilan, dan kepastian hukum). Analisis dilakukan dengan membandingkan norma hukum dengan praktik di perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan PKWT memberikan kerangka hukum jelas dengan batas maksimal 5 tahun termasuk perpanjangan dan perlindungan melalui uang kompensasi serta hak normatif. Implementasi di PT Sam Kyung Jaya Busana secara normatif sesuai, namun variasi durasi kontrak dan minimnya sosialisasi menimbulkan ketidakpastian hukum. Hambatan utama meliputi rendahnya pemahaman pekerja, lemahnya pengawasan ketenagakerjaan, dan posisi tawar pekerja yang lemah, sehingga perlindungan hukum belum mencapai keadilan substantif. Kesimpulan penelitian adalah bahwa regulasi PKWT telah diperkuat, namun hambatan implementasi memerlukan penguatan transparansi dan pengawasan. Saran meliputi sosialisasi intensif bagi pekerja, pengawasan ketat oleh pemerintah, dan edukasi hukum untuk melindungi pekerja rentan. Penelitian ini berkontribusi pada literatur hukum ketenagakerjaan, khususnya di sektor garmen.