PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA SEBAGAI PELAKU PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI DAN KOSMETIK YANG DIBUANG KE ALIRAN BENGAWAN SOLO DI KOTA SURAKARTA

Penelitian hukum empiris kualitatif-normatif ini bertujuan menganalisis bentuk penegakan hukum dan problematika terhadap pelaku usaha pencemar limbah industri dan kosmetik yang dibuang ke aliran Bengawan Solo, Surakarta, di mana pencemaran telah menurunkan kualitas air sungai hingga Kategori IV. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penegakan hukum didominasi secara eksklusif oleh sanksi administratif dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), sementara jalur sanksi pidana dan perdata (gugatan ganti rugi) hampir tidak pernah ditempuh, sehingga menciptakan deterrent gap karena sanksi ringan tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan. Problematika utama yang menghambat mencakup keterbatasan sumber daya dan kelemahan pengawasan intensif oleh DLH (hanya 20 petugas untuk 200+ industri), lemahnya koordinasi dan sinergi antar instansi penegak hukum (DLH, Kepolisian, Kejaksaan), dan keterbatasan sarana pembuktian seperti laboratorium uji kualitas air yang krusial untuk kasus pidana. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa penegakan hukum di Surakarta belum efektif, sehingga disarankan untuk optimalisasi penerapan sanksi berlapis (pidana dan perdata) dan penguatan kapasitas kelembagaan serta sinergi antar instansi guna mewujudkan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.