Penerapan Rehabilitasi Medis Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di BNN Kota Surakarta)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengamanatkan pencegahan, perlindungan, dan penyelamatan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Badan Narkotika Nasional juga bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kota seperti yang ada di Kota Surakarta untuk mencapai tujuan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, mengingat penyalahgunaan narkotika menjadi persoalan tersendiri bagi Kota Surakarta yang menduduki peringkat kedua dalam kasus gelap narkotika di Jawa Tengah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan rehabilitasi medis terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di BNN Kota Surakarta dan bagaimana penerapan rehabilitasi medis terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di BNN Kota Surakarta. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dimana data sekunder sebagai data awalnya yang kemudian dilanjut dengan data primer di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, menyebutkan bahwa pengaturan yang digunakan BNN Kota Surakarta dalam penerapan rehabilitasi medis terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika mengacu kepada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.04 Tahun 2010. mekanisme penerapan rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN Kota Surakarta tidak berbeda jauh dengan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti contoh kasus seorang penyalahguna narkotika yang melaksanakan rehabilitasi medis di BNN Kota Surakarta, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan rehabilitasi yang dilaksanakan klien sudah sesuai dengan pengaturan yang ada