PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DITINJAU BERADASARKAN PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian ditinjau berdasarkan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2) kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian ditinjau berdasarkan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat, dengan melihat dari sudut pandang empiris. Jenis data yang digunakan berupa data primer dengan wawancara dan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian menunjukkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian ditinjau berdasarkan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yaitu faktor hukum (substansi hukum), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor budaya hukum. Pasal 303 KUHP secara normatif telah memberikan dasar hukum yang jelas dalam menjerat pelaku tindak pidana perjudian, baik sebagai penyelenggara maupun sebagai pihak yang turut serta. Kendala dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian offline yaitu pembuktian unsur tindak pidana, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana aparat penegak hukum, faktor sosial dan budaya masyarakat praktik perjudian masih dianggap sebagai bagian dari tradisi atau hiburan sosial yang sulit diberantas. Kendala dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online yaitu keterbatasan regulasi dalam KUHP, kesulitas identifikasi dan pelacakan pelaku, pembuktian digital. Tantangan penegakan hukum berdasarkan Pasal 303 KUHP yaitu asas legalitas dan kepastian hukum, koordinasi antarinstitusi, perkembangan teknologi yang sangat cepat menjadi tantangan tersendiri bagi penegakan hukum. Tantangan lain yang dihadapi dalam penegakan hukum adalah lemahnya efek jera dari sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku perjudian