ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERAMPASAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH DEBT COLLECTOR DALAM PRAKTEK LEASING DI INDONESIA (Studi Putusan No. 176/Pid.B/2018/PN. Lbo)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) analisis yuridis terhadap tindak pidana
perampasan kendaraan bermotor oleh debt collector secara sepihak dalam praktek leasing di
Indonesia (Studi Putusan No. 176/Pid.B/2018/PN. Lbo). 2) tanggung jawab hukum perusahaan
leasing terhadap tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debt
collector secara sepihak dalam praktek leasing di Indonesia (Studi Putusan No.
176/Pid.B/2018/PN. Lbo). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.
Jenis data yang digunakan data sekunder. Data sekunder adalah data diperoleh melalui studi
kepustakaan. Data sekunder penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder
dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan.
Teknik analisis data digunakan analisis kualitatif. Analisis data kualitatif karena menyatu
dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil
penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian menunjukkan bahwa putusan
Nomor 176/Pid.B/2018/PN Lbo, pengambilan kendaraan bermotor oleh debt collector tanpa
persetujuan debitur, tanpa prosedur eksekusi yang sah, serta disertai unsur paksaan atau
ancaman, memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP
(pencurian dengan kekerasan) atau Pasal 368 KUHP (pemerasan), tergantung pada modus
operandi dan fakta hukum di persidangan. Hal ini menegaskan bahwa tindakan tersebut bukan
sekadar persoalan wanprestasi perdata, melainkan telah masuk ke ranah pidana. Perusahaan
leasing dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sebagai perpanjangan tangan perusahaan
pembiayaan berdasarkan asas vicarious liability, ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata atas
perbuatan melawan hukum yang dilakukan debt collector sepanjang dilakukan menjalankan
tugasnya. Putusan No. 176/Pid.B/2018/PN Lbo memperlihatkan bahwa dalih penggunaan
pihak ketiga tidak menghapus tanggung jawab hukum perusahaan. Apabila debt collector
melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penagihan atau penarikan kendaraan,
maka perusahaan leasing dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara pidana, perdata,
maupun administratif dan tanggung jawab berdasarkan hukum perlindungan konsumen.