PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PDAM SEBAGAI BENTUK PELAYANAN KONSUMEN ATAS KEBUTUHAN AIR BERSIH DI KABUPATEN BOYOLALI

ABSTRAK
Penelitian ini membahas pertanggungjawaban hukum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Boyolali sebagai bentuk pelayanan kepada konsumen dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. PDAM Kabupaten Boyolali merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menjalankan fungsi ganda, yaitu fungsi ekonomi untuk mendukung pendapatan asli daerah dan fungsi sosial sebagai penyelenggara pelayanan publik di bidang penyediaan air bersih. Dalam pelaksanaannya, PDAM memiliki kewajiban hukum untuk memberikan pelayanan yang memenuhi prinsip kontinuitas, kualitas, keterjangkauan, serta kepastian hukum bagi masyarakat sebagai konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pelayanan Publik, dan peraturan daerah tentang PDAM, serta mengaitkannya dengan praktik pelayanan PDAM Kabupaten Boyolali di lapangan. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pelanggan, studi dokumentasi, dan penelusuran informasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik pelayanan, masih ditemukan berbagai bentuk kerugian yang dialami konsumen, baik kerugian materiil maupun non-materiil, seperti gangguan distribusi air, kualitas air yang tidak sesuai standar, ketidaksesuaian tagihan, serta keterlambatan penanganan pengaduan. Pertanggungjawaban hukum PDAM Kabupaten Boyolali terhadap kondisi tersebut diwujudkan melalui pertanggungjawaban administratif, perdata, pidana dalam kondisi tertentu, serta pertanggungjawaban mutlak dan tanggung jawab sosial pelayanan publik. Meskipun PDAM telah menyediakan mekanisme pengaduan, perbaikan teknis, dan penyesuaian tagihan sebagai bentuk tanggung jawab hukum kepada konsumen, pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan efektif dan merata di seluruh wilayah pelayanan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan realitas pelayanan di lapangan, sehingga diperlukan peningkatan transparansi, konsistensi, dan kualitas pelayanan agar perlindungan hukum terhadap konsumen PDAM dapat terwujud secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.