Analisis Manajemen Logistik Obat di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2025

Latar Belakang:Pengelolaan logistik obat yang baik sangat penting untuk menjamin ketersediaan obat tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat waktu untuk pelayanan kesehatan. Penelitian sebelumnya di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Surakarta tahun 2021 menemukan beberapa indikator pengelolaan obat belum sesuai standar. Data tersebut diambil pada saat pandemi COVID-19 sehingga belum mencerminkan kondisi normal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menggunakan data terbaru agar pengelolaan logistik obat tetap sesuai dengan standar yang berlaku. Tujuan:Menganalisis pengelolaan obat pada tahap seleksi, pengadaan, penyimpanan, dan distribusi di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2025 serta menilai kesesuaiannya dengan standar Kementerian Kesehatan RI dan JICA. Metode:Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif dengan pengambilan data secara retrospektif menggunakan dokumen tahun 2025. Hasil:Pengelolaan obat di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2025 pada tahap seleksi dilakukan berdasarkan usulan puskesmas dengan mengacu pada Formularium Nasional. Pengadaan obat yang ada di e-catalog menggunakan metode e-purchasing, obat yang tidak ada di e-catalog dengan pengadaan langsung. Penyimpanan menerapkan metode FIFO dan FEFO sedangkan distribusi dilakukan berdasarkan permintaan Lembar Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) serta alokasi untuk obat-obatan tertentu. Pengelolaan obat pada tahap seleksi belum memenuhi standar pada kesesuaian Fornas 82persen masih adanya obat yang tidak termasuk dalam Fornas karena untuk kebutuhan pelayanan. Namun pada ketepatan perencanaan 157persen karena perencanaan untuk kebutuhan 18 bulan. Tahap pengadaan memenuhi standar pada ketersediaan obat 94persen namun pengadaan obat generik 83persen belum memenuhi standar karena masih terdapat penyediaan obat non-generik sesuai kebutuhan pelayanan. Tahap penyimpanan memenuhi standar karena obat kedaluwarsa 0persen, sedangkan tahap distribusi belum memenuhi standar karena ketepatan distribusi sebesar 94,1persen dan tingkat ketersediaan obat sebesar 99,4persen karena hasil tersebut belum mencakup penyediaan mandiri oleh puskesmas.