HUBUNGAN KEAKURATAN KODE DIAGNOSIS COVID-19 DENGAN KESESUAIAN KLAIM BPJS PASIEN RAWAT INAP DI RST SLAMET RIYADI TAHUN 2021

SEPTI RAHAYU
Hubungan Keakuratan Kode Diagnosis Covid-19 dengan Kesesuaian Klaim BPJS Pasien Rawat Inap di RST Slamet Riyadi Tahun 2021

Kode diagnosis merupakan petunjuk dan bahan untuk menetapkan pembiayaan dalam pelayanan kesehatan pada sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ketidakakuratan kode diagnosis dapat berdampak pada jumlah pembayaran klaim. Berdasarkan hasil survei pendahuluan 40% kode diagnosis tidak akurat dan 20% kode klaim INA-CBGs tidak sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara keakuratan kode diagnosis Covis-19 dengan kesesuaian kode klaim BPJS pada software INA-CBGs.
Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan pendekatan cross sectional. Sampel sebanyak 210 dokumen dari 438 dokumen dengan rumus Slovin dan teknik simple random sampling. Instrumen penelitian berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, checklist, ICD-10, dan SPSS. Pengolahan data dengan collecting, editing, coding, classification, tabulating, dan penyajian data. Analisis univariat dan analisis bivariate menggunakan SPSS versi 22.0.
Hasil penelitian menunjukan ketidakakuratan kode diagnosis Covid-19 adalah sebesar 12,38% dan ketidaksesuaian kode klaim INA-CBGs sebesar 5,24%. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan SPSSS versi 22.0 didapatkan nilai pkurang lebih0,05, yaitu pkurang lebih0,001 maka H0 ditolak dan dinyatakan ada hubungan. Kesimpulan ada hubungan antara keakuratan kode diagnosis Covid-19 dengan kesesuaian kode klaim BPJS pada software INA-CBGs. Faktor yang menyebabkan ketidak akuratan dan ketidaksesuaian yaitu salah pemerian kode dimana petugas kurang teliti dalam menganalisis hasil pemeriksaan penunjang dan pada Standar Opereasional Prosedur (SOP) pemberian kode diagnosis tidak dijelaskan secara rinci langkah penegakkan diagnosis dengan melihat Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT), hasil pemeriksaan penunjang, dan formulir lain yang dapat mendukung penegakkan diagnosis.
Penulis menyarankan sebaiknya dilakukan pemberuan terhadap SPO (Standar Prosedur Operasional) Pemberian Kode ICD 10. Sebaiknya petugas koding dalam mengkode diagnosis lebih teliti dan juga memperhatikan catatan perkembangan pasien terintegerasi (CPPT) dan hasil-hasil pemeriksaan penunjang sebagai bahan crosschek yang berkesinambungan.