Penegakan Hukum Terhadap Larangan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Hartono Trade Center

Perdagangan pakaian bekas impor masih banyak ditemukan di Sukoharjo dan sudah merambah ke pasar modern seperti Hartono Trade Center dengan slogan “Pusat Thrift Solo Raya”. Kegiatan impor dan perdagangan pakaian bekas telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan karena pedagang maupun pembeli tidak dapat mengetahui siapa orang yang memakai pakaian tersebut sebelumnya, bisa saja orang tersebut memiliki penyakit kulit yang dapat menempel pada pakaiannya. Sehingga perdagangan pakaian bekas impor tidak aman untuk diperjual belikan oleh masyarakat dan dapat mengancam kesehatan manusia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo terhadap adanya perdagangan pakaian bekas impor di Hartono Trade Center dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis sedangkan teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif. Hasil yang didapatkan adalah penegakan hukum perdagangan pakaian bekas impor yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo tidak berjalan secara optimal dikarenakan kegiatan pengawasan belum pernah dilakukan. Selain itu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo belum pernah memberikan sosialisasi kepada para pedagang maupun konsumen mengenai larangan perdagangan pakaian bekas impor serta bahayanya pakaian bekas impor bagi kesehatan tubuh manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum pakaian bekas impor terdiri dari faktor hukum yang berkaitan dengan aturan hukum; faktor penegak hukum dalam menegakkan aturan hukum yang berlaku; faktor sarana dan prasarana atau sumber daya pendukung; faktor masyarakat; dan faktor kebudayaan.