Analisis Hukum Perkawinan Penderita HIV AIDS Dalam Perspektif Fatwa MUI Tahun 1997

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan hendaknya dilakukan oleh dua orang yang memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Terkait hukum pernikahannya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah memberikan fatwanya. Orang yang memiliki penyakit seperti impoten, lepra, kusta dan penyakit belang tidak dianjurkan untuk menikah. Karena, dapat memberi mudharat pada pasangannya.
MUI melarang pernikahan bagi pengidap penyakit HIV/AIDS. Dari permasalahan
di atas, menarik kiranya dikaji lebih lanjut terkait Efektivitas Fatwa MUI Tahun 1997 Tentang Perkawinan Penderita HIV/AIDS. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana Implementasi Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 1997 terkait perkawinan penderita HIV/AIDS di Surakarta dan Apa Faktor yang mempengaruhi efektivitas Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 1997 terkait perkawinan penderita HIV/AIDS di Surakarta ditinjau. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan didukung dengan data normatif. Penelitian ini berdasarkan pada 3 (tiga) macam sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Implementasi Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 1997 terkait perkawinan penderita HIV/AIDS di Surakarta, bahwa Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 1997 tidak efektiv di masyarakat Surakarta terbukti dengan data dari tahun ke tahun yang semakin meningkat adanya perkawinan penderita HIV/AIDS. Fatwa tersebut tidak efektif digunakan di Surakarta karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah adanya Fatwa tersebut dan Departemen Agama juga tidak terlalu menggunakan Fatwa tersebut sebagai landasan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 1997 yaitu faktor Struktur dalam hal ini MUI yang kurang merespon dilapangan mengenai pelanggaran yang terjadi, kurang adanya sosialisasi ke masyarakat sejak disahkannya Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 1997. Faktor Substansi yaitu hukum
yang berlaku. Dalam hal ini hukum yang mengatur mengenai perkawinan penderita HIV/AIDS yaitu dari Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 1997. Faktor Kultur dalam hal ini adalah kultur dari masyarakat, yaitu penderita HIV/AIDS. Mereka tidak atau kurang paham mengenai kebijakan MUI terkait Fatwa tersebut. Kultur dari pembuat kebijakan, dalam hal ini adalah MUI memiliki kebiasaan hanya melihat satu sisi yaitu penyebaran penyakit HIV/AIDS, kurang memperhatikan Hak Asasi Manusia adanya perkawinan dan membangun rumah tangga.