Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang menggunakan cryptocurrency di Surakarta

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menimbulkan dampak negatif yaitu munculnya cybercrime salah satunya adalah cyberporn. Kasus pornografi cenderung lebih merugikan perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan seringkali menjadi pihak yang paling dipersalahkan sekaligus paling dirugikan..Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui upaya perlindungan terhadap perempuan korban tindak pidana pornografi menggunakan media internet dan problematika dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana pornografi menggunakan media internet di tingkat penyidikan di unit PPA Polres Sukoharjo. Hasil penelitian ini yaitu upaya perlindungan terhadap perempuan korban tindak pidana pornografi menggunakan media internet bersifat preventif dan represif. Sebagai upaya preventif, pemerintah telah mengeluarkan larangan dan batasan terkait pornografi dan melakukan sosialisasi. Upaya perlindungan hukum secara represif yaitu berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi tindak pidana pornografi. Selain itu juga diwujudkannya hak-hak korban sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban juga berhak bantuan medis, psikologis, dan psikososial dan juga fasilitasi restitusi dan kompensasi. problematika dalam pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan korban tindak pidana pornografi menggunakan media internet di tingkat penyidikan di Unit PPA Polres Sukoharjo yaitu: 1. Gadget (media untuk membuat, menyimpan, dan/atau menyebarkan) rusak atau dijual, 2. Keberatan jika gadget disita, 3. Korban merasa itu aib, 4. Korban dan pelaku hanya saling mengenal melalui sosmed atau dating app, saat akan dilacak akun sudah dihapus dan 5. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai.