PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI MELALUI MEDIA SOSIAL

Sektor minyak dan gas merupakan salah satu sektor yang sangat penting.Untuk pembangunan nasional Indonesia. Sektor ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi menguasai untuk memenuhi kebutuhan hidup orang banyak, seperti dalam pasal 33 UUD Dibangun pada tahun 1945 dan mengingat kontribusinya yang sangat penting, pemeliharaannya perlu dipertahankan, besar untuk pembangunan nasional. Pada praktiknya Liquefied Petroleum Gas (disebut LPG) dijual sebagaimana dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Akan tetapi, banyak orang sebagai pelaku usaha yang berusaha mencari keuntungan dengan cara memindahkan isi LPG bersubsidi ke LPG nonsubsidi yang kemudian LPG tersebut dijual kepada konsumen dengan harga nonsubsidi. Mtode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni mengarah kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam GAS bersubsidi. Namun demikian, dalam penelitian ini juga tidak mengesampingkan pendekatan yuridis empiris. Penggunaan metode dengan pendekatan empiris hanya diarahkan sebagai modal dasar berupa fakta-fakta hukum yang dari fakta hukum tersebut memberikan gambaran umum tentang pola dan cara-cara masyarakat menjual dan membeli GAS bersubsidi serta penyalahgunaannya. Hasil Pertanggungjawaban pidana pelaku pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN.Krg, sebagaimana ditinjau dari unsur yang didakwakan serta disesuaikan dengan fakta dipersidangan, sehingga pelaku dapat dikatakan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hal melakukan tindak pidana tersebut yang sangat membahayakan dan merugikan masyarakat serta negara khususnya. Dan karena itu terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara sebagaimana dalam putusan yang dijatuhi Majelis Hakim yaitu selama 7 bulan. Karena terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, karena terdakwa tidak sedang menderita jiwa yang cacat atau jiwa yang terganggu.