Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Permohonan Pernikahan Beda Agama (Studi Komparasi Putusan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel dan Nomor 122/Pdt.P/2020/PN.PTI)

ABSTRAK
Timbulnya perbedaan pandangan mengenai boleh tidaknya perkawinan beda agama di Indonesia karena belum di atur secara jelas dalam UU Perkawinan membuat beberapa masyarakat melakukan permohonan perkawinan beda agama. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan pada perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri dan Implikasi dari penetapan Hakim terhadap perkawinan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang didasarkan pada beberapa peraturan Perundang-undangan mengenai perkawinan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa (1) Penetapan Putusan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel merupakan permohonan izin pencatatan perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana hakim beranggapan telah terjadi kekurangan penjelasan Undang-Undang karena dalam Undang-Undang tidak secara tegas melarang adanya perkawinan beda agama. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut karena memahami Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan perkawinan sah menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PN.PTI merupakan permohonan izin perkawinan yang ditolak karena permohonan ini dipandang mengandung cacat formil sehingga tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard). (2) Implikasi hukum terhadap penetapan yang dikabulkan yaitu tidak ada persoalan karena secara hukum boleh melakukan perkawinan beda agama. Termasuk nanti dalam hubungan antara suami istri dan anak-anak mereka sudah di atur dalam UU dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan Implikasi terhadap penetapan yang ditolak terhadap keabsahan perkawinannya adalah tidak sah dan tidak diakuinya segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut.

Kata Kunci, Perkawinan, Beda Agama, Permohonan