PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA DALAM PENAWARAN EFEK MELALUI LAYANAN URUN DANA “SECURITIES CROWDFUNDING”

Beberapa waktu yang lalu muncul sebuah lembaga hukum baru berbentuk perjanjian layanan sumbangan dana lewat menawaran saham dengan ilmu terapan informasi. Bentuk ini merupakan hasil adopsi tatanan usaha di beberapa negara maju yang dilakukan oleh para pelaku bisnis dengan melibatkan kecanggihan teknologi. Layanan urun dana ini berkembang cepat di Indonesia, munculnya kecemasan mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna termasuk pemodal. Terkenanya risiko penipuan sangat tinggi karena yang selaku penerbit di Securities Crowdfunding merupakan perusahaan pemula yang bisa terjadi goyang dan bangkrut serta yang menjadi pemodal adalah investor pemula. Maka dari itu persoalan proteksi hukum ini menjadi hal yang mendesak untuk diteliti supaya para pemodal tidak mengalami kondisi-kondisi yang dapat merugikan. Perlindungan pemodal dalam layanan SCF menjadi perhatian dikarenakan 10 tahun mendatang SCF akan menjadi salah satu platform bagi UMKM dan perusahaan startup mendapatkan modal. Penulis menggunakan metode penelitian normatif, dengan bantuan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari riset menjelaskan tentang proteksi hukum terhadap pemodal dalam SCF di Indonesia menggambarkan suatu kondisi yang mendesak untuk dikaji. Berbeda dengan negara Amerika Serikat yang dimana telah menerapkan pasar sekunder yang membantu investor untuk menjual sekuritasnya dan dengan mudah untuk mencairkannya. Namun beberapa waktu yang lalu, Indonesia baru menerapkan pasar sekunder. Hal ini dilakukan untuk melindungi pemodal, tapi dalam peraturan POJK 57/POJK.04/2020 belum mengatur mekanisme pelaksanaan pasar sekunder. Maka, pihak OJK perlu mengoptimalkan peraturan tersebut sehingga kedepannya mengenai perlindungan hukum dan mekanisme tersebut sudah memadai.