ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan No 359 / Pid.Sus / 2020 / PN Cbi)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(STUDI PUTUSAN NO 359 / PID.SUS / 2020 / PN CBI)

Nancy Natalia Dharmawan
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Duta Bangsa Surakarta
Jl. Pinang Raya, Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo
Email : natnath2312.nn@gmail.com

Abstrak
Restitusi merupakan hak korban tindak pidana perdagangan orang yang di jamin dalam UU No. 21 Tahun 2007. Namun dalam implementasinya restitusi sulit untuk dikabulkan seperti pada kasus putusan No 359 /Pid.Sus/2020/PN Cbi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum pengaturan restitusi sebagai hak korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, analisis pertimbangan hakim yang menolak hak restitusi korban TPPO dan implikasi putusan hakim yang menolak pemberian hak restitusi korban TPPO kasus Putusan No 359 / Pid.Sus / 2020 / PN Cbi. Penelitian ini merupakan jenis yuridis normatif dengan bahan hukum sepenuhnya dari sumber kepustakaan. dan analisis bahan hukum dilakukan dengan yuridis kualitatif. Adapun hasil penelitian: ketentuan hukum pengaturan restitusi dalam Pasal 48 UU 21/2017 pada pokoknya mengatur serangkaian mekanisme ketentuan pelaksanaan pemberian restitusi tindak pidana perdagangan orang. Mengenai analisis pertimbangan hakim, majelis hakim telah tepat dalam pandangan undang-undang dalam menolak permohonan sebab penuntut umum tidak mempedomani syarat, tata cara serta prosedur permohonan restiitusi, dan majelis hakim tidak bisa memutus kehendak penuntut umum sendiri mengenai besaran restitusi tanpa dilandasi oleh ketentuan penghitungan mengenai restitusi yang dianggap benar dan sesuai aturan yang berlaku. Adapun implikasi putusan hakim yang menolak pemberian hak restitusi korban TPPO korban akan menderita baik luka jasmani berat atau kemerosotan fisik atau mental disebabkan tidak adanya ganti rugi yang diberikan kepadanya selaku korban dari tindak pidana perdagangan orang.