Analisis Yuridis Kesejahteraan Kerja Bagi Petugas KPPS Di Indonesia

Pemilihan Umum di Indonesia merupakan instrumen penting dalam menjaga stabilitas dan representasi masyarakat yang sangat heterogen. Namun, pelaksanaan Pemilu, khususnya tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), telah menimbulkan beban kerja yang berat sehingga seringkali berakibat fatal seperti pada Pemilu 2019 yang mencatat banyak korban jiwa di antara petugas KPPS. Permasalahan seperti beban kerja berlebihan dan kurangnya jumlah petugas KPPS menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk perlindungan hukum yang lebih baik bagi petugas KPPS, termasuk dalam hal penanganan kecelakaan kerja dan santunan kematian. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi petugas KPPS dalam penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan berintegritas dan tanggung jawab KPU terhadap petugas KPPS apabila terjadi kecelakaan kerja ditinjau dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 59 Tahun 2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum, data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan kemudian data dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap petugas KPPS terdapat 2 jenis, pertama perlindungan preventif yang berupa adanya regulasi seperti UU No. 07 Tahun 2017 tentang Pemilu, kedua perlindungan represif yang berupa pemulihan kerugian yang dialami petugas KPPS. Selain itu, dapat diketahui bahwa Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023 yang mengatur tentang pedoman teknis pemberian santunan kematian dan kecelakaan kerja bagi badan Ad Hoc penyelenggara Pemilu dinilai belum cukup jelas dan rinci dalam pengaturannya, terutama mengenai kriteria kecelakaan kerja dan perlindungan kesehatan mental petugas.