PENERAPAN PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA : PERSPEKTIF HUKUM DI POLRES SUKOHARJO

Pengalihan objek jaminan fidusia sering terjadi karena kurangnya pemahaman
masyarakat tentang hukum yang berlaku, tekanan ekonomi, dan anggapan bahwa
jaminan fidusia hanya terkait dengan hukum perdata. Proses pengalihan ini
umumnya dilakukan oleh debitur yang mengalihkan, menggadaikan, atau
menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur.
Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan Pasal 36 Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan mekanisme penyidikan pada
kasus pengalihan objek jaminan fidusia di Polres Sukoharjo. Metode penelitian
yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan data diperoleh dari wawancara dan
studi kepustakaan. Penerapan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 di
Polres Sukoharjo menunjukkan pentingnya undang-undang ini dalam menegakkan
hukum pidana terkait pengalihan objek jaminan fidusia. Mekanisme penyidikan
dilakukan sesuai prosedur hukum dengan menghadapi hambatan seperti pelaku
yang melarikan diri dan kesulitan menemukan objek, diatasi melalui kerjasama
lintas wilayah dan penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO).